Rp269 Triliun dari Batu Bara, Berapa yang Kembali ke Kalimantan Timur?
Tentu angka ini bukan berarti Kalimantan Timur berhak menerima Rp118 triliun, karena devisa adalah milik negara.
Namun ilustrasi tersebut memberi gambaran betapa besarnya kontribusi sumber daya alam Kalimantan Timur terhadap penerimaan nasional.
Sebaliknya, nilai yang benar-benar kembali ke daerah melalui berbagai mekanisme fiskal jumlahnya jauh lebih kecil dan tidak pernah dikaitkan secara langsung dengan besarnya devisa yang dihasilkan.
Di sinilah letak persoalan yang patut didiskusikan secara terbuka.
Biaya yang Tidak Pernah Masuk dalam Perhitungan
Ada satu aspek yang hampir tidak pernah dibicarakan ketika pemerintah mengumumkan besarnya devisa ekspor.
Yaitu biaya yang ditanggung daerah penghasil.
Kalimantan Timur harus menghadapi:
• kerusakan jalan akibat angkutan tambang,
• sedimentasi sungai,
• lubang tambang yang belum seluruhnya direklamasi,
• hilangnya kawasan hutan,
• meningkatnya risiko banjir,
• penurunan kualitas lingkungan hidup,
• hingga biaya kesehatan masyarakat akibat pencemaran debu.
Dalam ilmu ekonomi, semua itu disebut sebagai external cost atau biaya eksternal.
Sayangnya, biaya tersebut tidak pernah ikut dihitung ketika negara membanggakan besarnya devisa ekspor.
Saatnya Mengubah Cara Menghitung Keberhasilan
Selama ini keberhasilan sektor pertambangan hampir selalu diukur melalui:
• besarnya devisa,
• besarnya ekspor,
• tingginya produksi,
• dan besarnya PNBP.
Padahal ukuran itu belum lengkap.
Yang jauh lebih penting adalah menghitung manfaat bersih (net benefit) yang benar-benar diterima daerah.
