Diskusi Sumpah Pemuda DEMA-PTKIN Wilayah Kalimantan: Menguji Idealisme Pemuda di Hadapan Kekuasaan

Kedua kecenderungan tersebut memperlihatkan tantangan yang berbeda. Menjaga jarak dari kekuasaan tidak otomatis membuat gagasan menjadi berdampak, sementara berada di dalam kekuasaan tidak selalu berarti seseorang kehilangan idealisme.

Persoalan utamanya adalah bagaimana intelektual mempertahankan independensi berpikir sekaligus memastikan pengetahuan yang dimiliki dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.

Dalam pembahasan ini, nama Prof. Cornelis Lay, Guru Besar Universitas Gadjah Mada (UGM), turut muncul sebagai referensi pemikiran mengenai hubungan intelektual, demokrasi, dan kekuasaan. Gagasan tentang posisi intelektual dalam ruang publik menjadi relevan untuk menelaah bagaimana pengetahuan dapat berkontribusi terhadap kebijakan tanpa kehilangan fungsi kritisnya.

Mendukung Pemerintah Tanpa Kehilangan Daya Kritis

Diskusi kemudian mengarah pada pertanyaan mendasar: apakah seorang intelektual harus selalu berada di luar pemerintahan agar tetap kritis?

Forum ini mengangkat sejumlah pendekatan yang memungkinkan kaum intelektual berkontribusi terhadap pemerintahan tanpa harus melepaskan independensi dan tanggung jawab moralnya.

Pertama, konvergensi kekuasaan dan kemanusiaan. Keterlibatan dalam birokrasi dapat menjadi ruang untuk memastikan bahwa kekuasaan dan kebijakan publik tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat. Dalam perspektif ini, masuk ke dalam pemerintahan bukan tujuan akhir, melainkan kesempatan untuk memperjuangkan kebijakan yang lebih berpihak kepada rakyat.

Kedua, kemitraan kritis (critical partnership). Intelektual dapat membangun hubungan kerja sama dengan pemerintah melalui penyediaan data, penelitian, analisis, dan rekomendasi berbasis ilmu pengetahuan. Dukungan tersebut bukanlah dukungan tanpa syarat, melainkan kontribusi yang membantu pemerintah mengambil keputusan secara lebih rasional dan bertanggung jawab.