Menagih Tanggung Jawab Nyata di Balik Kepungan Karhutla Kutai Timur.
Kabarhaluan.com,- Sangat ironis wilayah yang kaya sumber daya seperti Kutai Timur harus kembali berdarah-darah menghadapi bencana ekologis yang polanya sudah sangat bisa diprediksi bagi yang punya akal.
Kepulan kabut asap yang pekat bukan sekadar gangguan visual, melainkan ancaman nyata bagi kesehatan publik terutama anak-anak dan lansia. Keputusan mengalihkan sekolah ke sistem daring membuktikan bahwa negara, dalam hal ini pemerintah daerah dan instansi terkait, sering kali gagap pada fase pencegahan dan baru sibuk berlari ketika api sudah telanjur membesar.
Kebakaran hutan atas nama anomali cuaca seolah menjadi ritual tahunan yang berulang tanpa solusi struktural yang tuntas. Di balik itu narasi yang yang dibangun saat karhutla meledak selalu berputar pada faktor cuaca ekstrem atau menyalahkan pembukaan lahan skala kecil oleh masyarakat.
Padahal, jika ditarik lebih luas ke lanskap Kalimantan Timur yang dikepung konsesi raksasa dari perkebunan sawit hingga pertambangan akar masalahnya jauh lebih sistemik. Lebih ironis lgi kadangkala pengawasan terhadap izin Hak Guna Usaha (HGU) dan analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) kerap tajam ke bawah tapi tumpul ke atas.
Sanksi administratif yang transparan dan pencabutan izin bagi korporasi yang terbukti lalai menjaga lahannya harus dibuka seluas-luasnya ke publik, bukan sekadar menjadi wacana retoris di atas meja birokrasi.
Sudah saatnya pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan korporasi berhenti bermain-main dengan mitigasi darurat. Evaluasi total tata kelola lingkungan di Kutai Timur harus segera dilakukan. Jika tidak, Kutai Timur hanya akan mengenang hutannya sebagai abu, sementara anak cucu kita yang menanggung warisan sesak napas dari kebijakan yang abai terhadap kelestarian alam.
