Wacana Kepala Daerah Dipilih Tanpa Wakil, Cermin Muda Indonesia Kota Samarinda: Solusi Konflik atau Konsentrasi Kekuasaan?

“Kita jangan hanya membahas kondisi normal. Negara harus punya desain ketika kondisi tidak normal terjadi. Kalau kepala daerah berhalangan tetap, siapa yang menggantikan? Mekanismenya seperti apa? Ini harus jelas sebelum sistem diubah,” ujar Alim.

Atas wacana tersebut, Cermin Muda Indonesia Kota Samarinda mendorong pemerintah dan DPR agar tidak mengambil keputusan secara tergesa-gesa. Perubahan sistem pemerintahan daerah harus melalui kajian akademik yang komprehensif, pembahasan publik, serta evaluasi terhadap seluruh konsekuensi hukum dan politik yang mungkin muncul.

Cermin Muda Indonesia Kota Samarinda mendorong agar perubahan tersebut tidak menjadikan konflik elite sebagai alasan utama untuk mengubah sistem. Jika kepala daerah tanpa wakil benar-benar diterapkan, maka mekanisme checks and balances harus diperkuat, khususnya melalui DPRD, masyarakat sipil, transparansi pemerintahan, serta mekanisme pertanggungjawaban publik.

Cermin Muda Indonesia juga meminta pemerintah memastikan mekanisme pergantian kepala daerah apabila kepala daerah berhalangan tetap agar tidak terjadi kekosongan kekuasaan maupun konflik kewenangan.

Alim menegaskan bahwa Cermin Muda Indonesia tidak sedang mempertahankan sebuah jabatan semata. Yang menjadi perhatian adalah bagaimana kekuasaan di daerah tetap berada dalam koridor demokrasi dan digunakan untuk kepentingan masyarakat.

“Kami tidak sedang memperjuangkan apakah wakil kepala daerah harus ada atau tidak. Yang kami perjuangkan adalah jangan sampai perubahan sistem justru membuat kekuasaan semakin terkonsentrasi tanpa pengawasan yang memadai,” tegas Alim.