Wacana Kepala Daerah Dipilih Tanpa Wakil, Cermin Muda Indonesia Kota Samarinda: Solusi Konflik atau Konsentrasi Kekuasaan?
Cermin Muda Indonesia juga menilai konflik antara kepala daerah dan wakil kepala daerah tidak otomatis membuktikan bahwa jabatan wakil tidak diperlukan. Persoalan tersebut seharusnya menjadi bahan evaluasi terhadap desain hubungan kerja dan pembagian kewenangan.
“Kalau kepala daerah dan wakil konflik, jangan langsung menyimpulkan bahwa wakilnya yang salah. Bisa jadi sistemnya yang gagal mengatur hubungan keduanya. Jangan menyelesaikan masalah tata kelola dengan menghapus jabatan,” kata Alim.
Selain persoalan pembagian kewenangan, Cermin Muda Indonesia mengingatkan adanya potensi persoalan politik uang dan dominasi modal dalam kontestasi elektoral. Pemilihan kepala daerah tanpa wakil memang tidak otomatis menyebabkan politik uang meningkat. Namun, kompetisi yang semakin berpusat pada satu figur dapat membuat pertarungan politik menjadi semakin personal.
Kandidat dengan kekuatan finansial, jaringan politik, dan sumber daya besar berpotensi memiliki keunggulan apabila pengawasan terhadap pembiayaan politik tidak diperketat.
“Jangan sampai demokrasi berubah menjadi pertarungan siapa yang paling kuat modalnya. Kalau sistem pemilihannya berubah, pengawasan dana kampanye, politik uang, dan penggunaan sumber daya politik juga harus diperkuat,” tegas Alim.
Persoalan lain yang tidak kalah penting adalah mekanisme pemerintahan apabila kepala daerah meninggal dunia, mengundurkan diri, diberhentikan, atau berhalangan tetap. Jika jabatan wakil dihapus, maka mekanisme pengisian kekosongan kekuasaan harus diatur secara jelas dan tidak boleh membuka ruang konflik kewenangan.
