PKB Kaltim Apresiasi Peran Pers, Ingatkan Transparansi Anggaran Daerah
Ketua Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Kalimantan Timur (Kaltim), Syafruddin.
Di tingkat nasional, Syafruddin juga menyoroti kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dinilai kurang meyakinkan. Ia memaparkan bahwa APBN ditetapkan sebesar Rp3.800 triliun, sementara pendapatan negara dari sektor pajak sekitar Rp2.500 triliun dan PNBP sekitar Rp700 triliun.
“Artinya ada potensi defisit sekitar Rp600 triliun. Ini bisa ditutup dengan skema utang. Sementara utang negara kita sudah mencapai sekitar Rp9.000 triliun, dan hampir 43 persen APBN digunakan untuk membayar pokok dan bunga utang,” tegasnya.
Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan bahwa perekonomian nasional sedang menghadapi tantangan serius. Ia meminta kader-kader PKB di legislatif untuk mengutamakan kepentingan masyarakat dalam pembahasan anggaran.
Di tingkat lokal, Syafruddin menyoroti polemik alokasi anggaran pengadaan mobil dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Ia menyebut adanya anggaran Rp8,5 miliar untuk mobil dinas DPRD dan sekitar Rp6 miliar lebih untuk pengadaan mobil pimpinan DPRD.
“Di tengah efisiensi anggaran dan pemotongan TKD dengan skema DBH yang mencapai 70 persen, pengadaan mobil dinas menurut saya bukanlah belanja prioritas,” ujarnya.
Ia bahkan mempertanyakan skema pengembalian anggaran yang diklaim telah dilakukan oleh pemerintah provinsi. Pasalnya, anggaran tersebut disebut sudah terealisasi dalam APBD Perubahan 2025.
“Kalau memang sudah terealisasi dan barangnya sudah digunakan, bagaimana skema pengembaliannya? Ini harus dijelaskan secara transparan kepada
publik,” katanya.
