Hadapi Dampak IKN, DPRD Kaltim Minta Masyarakat Lebih Kritis dan Partisipatif

Kabarhaluan.com, BALIKPAPAN – DPRD Provinsi Kalimantan Timur terus mendorong peningkatan kesadaran politik masyarakat sebagai bagian dari penguatan demokrasi daerah, terutama dalam menghadapi peran strategis Kalimantan Timur sebagai daerah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN).

Upaya tersebut diwujudkan melalui kegiatan Penguatan Demokrasi Daerah yang digelar di Kelurahan Batu Ampar, Kota Balikpapan, pada 17 Maret 2026, dengan menghadirkan Anggota DPRD Kaltim Abdulloh sebagai narasumber.

Dalam kegiatan tersebut, Abdulloh menegaskan bahwa partisipasi masyarakat tidak boleh hanya terbatas pada momentum pemilihan umum, tetapi harus berlanjut dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan pembangunan daerah.

“Partisipasi masyarakat menjadi kunci dalam menciptakan pemerintahan yang demokratis. Masyarakat harus terlibat aktif dalam memberikan masukan serta melakukan pengawasan terhadap jalannya pembangunan,” ujarnya.

Ia menjelaskan, keterlibatan publik menjadi indikator penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Menurutnya, pesatnya pembangunan di Kalimantan Timur, khususnya dengan hadirnya IKN, menuntut kesiapan masyarakat agar mampu beradaptasi dan berperan aktif dalam pembangunan.

“Kalimantan Timur memiliki peran strategis sebagai daerah penyangga IKN. Oleh karena itu, masyarakat harus dipersiapkan agar mampu menjadi subjek pembangunan yang aktif, kritis, dan partisipatif,” jelasnya.

Selain itu, ia juga menekankan pentingnya membangun sistem partisipasi publik yang inklusif agar seluruh elemen masyarakat memiliki kesempatan yang sama dalam menyampaikan aspirasi kepada pemerintah.