Berkunjung Ke Kaltim, Jaksa Agung Tekankan Penegakan Hukum dan Pengawalan Program Nasional.

Ia menilai optimalisasi PNBP, menjadi salah satu indikator penting kontribusi Kejaksaan terhadap keuangan negara.

Pada sektor penegakan hukum, Jaksa Agung memberikan perhatian khusus terhadap penanganan perkara tindak pidana korupsi.

Di wilayah Kalimantan Timur, Kejaksaan telah mencatat penyelamatan keuangan negara dengan nilai lebih dari Rp18 miliar.

Namun demikian, ia menginstruksikan agar jajaran Kejaksaan segera menuntaskan tunggakan perkara, terutama kasus-kasus yang telah berjalan lama.

Selain itu, upaya pemulihan kerugian negara harus terus dioptimalkan melalui pelacakan, penyitaan, dan perampasan aset hasil kejahatan.

“Penanganan perkara korupsi tidak boleh hanya terfokus pada kasus-kasus kecil. Kejaksaan harus berani menyasar perkara dengan nilai kerugian negara besar dan berdampak luas terhadap masyarakat dan perekonomian,” tegasnya.

Selain penegakan hukum pidana, Kejaksaan di Kalimantan Timur juga diminta berperan aktif dalam pengawalan proyek strategis nasional dan daerah.

Pengawalan tersebut, dilakukan agar pelaksanaan proyek berjalan tepat waktu, tepat sasaran, serta tidak menimbulkan permasalahan hukum di kemudian hari.

Jaksa Agung juga menekankan dukungan Kejaksaan terhadap program prioritas nasional, termasuk Program Makan Bergizi Gratis.

Dukungan tersebut dilakukan melalui pendampingan intelijen, serta pemberian pertimbangan hukum oleh bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

Dalam arahannya, ST Burhanuddin turut mengingatkan pentingnya pengawasan terhadap potensi aktivitas ilegal di sektor kehutanan dan pertambangan.