PKC PMII Kaltim Kawal Aduan Masyarakat Adat Kutai, Desak PT KNC Hentikan Penggusuran

PKC PMII Kaltim tidak hanya melihat persoalan ini sebatas sengketa lahan, tetapi juga sebagai cermin kegagalan tata kelola sumber daya alam yang melibatkan korporasi besar. Jika dibiarkan berlarut, konflik seperti ini berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah dan dunia usaha.

“Kami tidak akan tinggal diam. PKC PMII Kaltim siap mengadvokasi dan mendampingi masyarakat adat hingga hak mereka benar-benar dipenuhi. Persoalan ini bukan hanya tentang tanah, tetapi juga martabat dan masa depan generasi mereka,” lanjutnya.

Dengan masuknya PKC PMII Kaltim ke dalam isu ini, masyarakat adat berharap proses mediasi dapat berjalan cepat, transparan, dan berpihak pada keadilan.

Langkah tegas dari pemerintah dan perusahaan menjadi kunci untuk mencegah konflik ini berkembang menjadi krisis sosial yang lebih besar. Jika tuntutan warga terus diabaikan, bukan hanya hak masyarakat yang terancam hilang, tetapi juga kepercayaan publik terhadap komitmen negara dalam melindungi rakyatnya dari ketidakadilan korporasi.