PKB Dorong Evaluasi Program GratisPol Kaltim agar Tepat Sasaran dan Berkeadilan
Ketua DPW PKB Kaltim, Syafruddin, anggota DPR RI
Kabarhaluan.com,KALTIM – Program GratisPol di sektor pendidikan yang dijalankan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) mendapat perhatian serius dari legislator Senayan. Meski dinilai memiliki semangat baik dalam memperluas akses pendidikan, program tersebut dinilai perlu evaluasi menyeluruh agar tepat sasaran dan berkeadilan.
Ketua DPW Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kaltim, Syafruddin, yang juga anggota DPR RI, menegaskan bahwa setiap kebijakan publik wajib dievaluasi secara berkala untuk memastikan efektivitas program serta kesesuaiannya dengan kemampuan fiskal daerah.
“Semua program itu harus dievaluasi, apakah tepat sasaran dan realistis dengan kondisi keuangan daerah. GratisPol ini niatnya baik, tapi tetap perlu evaluasi,” ujar Syafruddin, Rabu (4/2/2026).
Sebagai partai pengusung pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim Rudy–Seno, PKB menilai memiliki tanggung jawab moral untuk mengingatkan pemerintah agar terbuka terhadap kritik dan masukan kebijakan.
Syafruddin menyoroti pelaksanaan GratisPol yang saat ini masih menyasar seluruh lapisan masyarakat tanpa mempertimbangkan kondisi ekonomi penerima manfaat. Menurutnya, pendekatan tersebut berpotensi menimbulkan ketidakadilan.
“Kalau semua disasar, baik yang mampu maupun tidak mampu, itu jadi tidak adil. Seharusnya bantuan difokuskan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan,” tegasnya.
Ia bahkan mengungkapkan pengalaman pribadinya, di mana anak kandungnya yang berasal dari keluarga mampu tetap tercatat sebagai penerima manfaat GratisPol.
“Anak saya sendiri mempertanyakan kenapa UKT-nya dibayarkan. Ini menunjukkan bahwa penyaringannya masih lemah,” ungkapnya.
Selain soal sasaran penerima, PKB Kaltim juga menyoroti keterbatasan akses GratisPol bagi mahasiswa asal Kaltim yang menempuh pendidikan di luar daerah. Saat ini, program tersebut hanya berlaku penuh bagi perguruan tinggi yang telah menjalin kerja sama dengan Pemprov Kaltim.
“Mahasiswa Kaltim yang kuliah di luar daerah tidak semuanya terakomodasi. Kalau hanya kampus tertentu yang dapat, berarti belum sepenuhnya gratis,” ujarnya.
Syafruddin menilai, jika GratisPol ingin benar-benar mencerminkan keadilan sosial, maka seluruh mahasiswa ber-KTP Kaltim seharusnya memperoleh hak yang sama tanpa dibatasi kerja sama institusi.
PKB Kaltim mendorong evaluasi teknis secara menyeluruh, termasuk mekanisme pelaksanaan yang saat ini berada di bawah Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra), agar program tersebut benar-benar tepat sasaran dan berkelanjutan.
“Kritik ini bukan untuk melemahkan pemerintah, tetapi untuk memastikan manfaat GratisPol benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan,” pungkasnya.
