JAMPER Kaltim Bawa Sampel Seragam dan Nota Belanja, Desak Pengadaan Gratispol Dibuka
Aksi Mahasiswa dan Pemuda Pembaharuan (JAMPER) Kalimantan Timur menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Kalimantan Timur, Rabu (14/10/2026).
Karena itu, JAMPER mendesak Disdikbud Kaltim membuka rincian harga setiap komponen pengadaan, termasuk dasar pembanding dan perhitungan yang digunakan dalam penetapan harga melalui mekanisme E-Purchasing.
Selain menyoroti harga, JAMPER meminta penjelasan mengenai proses pemilihan penyedia, penyusunan spesifikasi teknis, penetapan harga, serta mekanisme negosiasi dalam pengadaan.
JAMPER juga meminta pemeriksaan terhadap potensi konflik kepentingan, intervensi, pengaturan spesifikasi, dan pengondisian penyedia. Menurut organisasi tersebut, pemeriksaan perlu dilakukan berdasarkan bukti dan ketentuan yang berlaku, bukan sekadar dugaan.
Mereka juga menyoroti dokumentasi pemantauan penyedia, pencatatan kekurangan dan kelebihan barang dalam aplikasi, serta pemeriksaan penerimaan barang. JAMPER meminta dokumen pemeriksaan yang autentik ditelusuri untuk memastikan barang yang dibayarkan sesuai dengan barang yang diterima dan didistribusikan kepada sekolah.
Organisasi tersebut turut mendesak pemeriksaan terhadap kinerja Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan pejabat terkait, khususnya dalam penerimaan barang, pemantauan kewajiban penyedia, dan dokumentasi pelaksanaan kegiatan.
Dalam aksi tersebut, JAMPER Kaltim menyampaikan empat tuntutan utama.
Pertama, mendesak Disdikbud Kaltim membuka rincian harga dan dasar penetapan kewajaran harga seluruh komponen pengadaan Seragam Gratispol Tahun Anggaran 2026.
Kedua, meminta keterbukaan proses pemilihan penyedia serta pemeriksaan terhadap dugaan konflik kepentingan, intervensi, pengaturan spesifikasi, atau pengondisian penyedia.
