Desa Masih Tanpa Listrik di 2026, CMI Kutim Mendesak Pemkab bertindak: Ini Soal Keadilan Dasar / Masih Ada Desa Tanpa Listrik di 2026, CMI Kutim Mendesak Percepatan Tanpa Penundaan
Menurut Raihan, keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari capaian target secara administratif, tetapi dari seberapa cepat dan merata manfaatnya dirasakan oleh masyarakat, terutama mereka yang selama ini berada di wilayah tertinggal.
CMI Kutai Timur pun mendorong agar pemerintah daerah bersama PLN dapat mengambil langkah konkret dan terukur untuk memastikan percepatan distribusi listrik berjalan sesuai target, tanpa ada lagi penundaan yang berulang.
“Listrik adalah kebutuhan mendasar. Ketika masih ada masyarakat yang hidup dalam keterbatasan akses energi, maka di situlah negara dituntut untuk hadir lebih cepat. Percepatan ini bukan hanya soal memenuhi target, tetapi soal memastikan keadilan bagi seluruh masyarakat Kutai Timur,” tutup Raihan.
Di tengah upaya pembangunan yang terus berjalan, keberadaan tiga desa tanpa listrik menjadi penanda bahwa pemerataan masih harus diperjuangkan. Karena pada akhirnya, pembangunan yang berhasil bukan hanya tentang capaian angka, tetapi tentang memastikan tidak ada lagi masyarakat yang tertinggal dalam kebutuhan paling mendasar.
