AMPPH KALTIM Gelar Aksi di Kejati Kaltim, Desak Usut Tuntas Dugaan Penyimpangan Aktivitas Bongkar Muat Cangkang Sawit di Logpond Tubaan, Kabupaten Berau
Amirullah menegaskan bahwa transparansi dalam proses penegakan hukum merupakan syarat utama untuk menjaga kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.
“Negara tidak boleh kalah oleh kekuasaan. Hukum tidak boleh tunduk kepada jabatan ataupun kedekatan dengan penguasa. Siapa pun yang terbukti melakukan pelanggaran harus diproses secara adil sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Masyarakat berhak memperoleh kepastian hukum dan keadilan,” ujarnya.
AMPPH KALTIM menyatakan akan terus mengawal proses penanganan dugaan penyimpangan tersebut hingga tuntas. Organisasi ini berharap Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur dapat menunjukkan komitmennya dalam memberantas praktik-praktik yang berpotensi merugikan negara serta menegakkan supremasi hukum secara profesional, independen, dan tanpa tebang pilih.
“Kami akan terus mengawal proses ini sampai ada kepastian hukum. Penegakan hukum yang berintegritas merupakan fondasi utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berkeadilan di Kalimantan Timur,”tutup Amirullah.
