Rusdi Doviyanto Tangkap Aspirasi PKL Terkait Penataan Polder Air Hitam
Foto: Anggota DPRD Kota Samarinda Rusdi Doviyanto,
Rusdi menyebut salah satu opsi yang mungkin dipertimbangkan pemerintah yaitu menjadikan kawasan tersebut sebagai destinasi wisata kota, dengan penataan dan aturan yang disepakati. Menurut dia, pendekatan tersebut dapat menjaga keteraturan tanpa menghilangkan kegiatan ekonomi kecil.
“Sebenarnya jika polder diarahkan untuk wisata kota, tinggal penataan dan rambunya saja. Intinya harus ada kepastian bagi pedagang sehingga para PKL ini tertata dengan rapi,” ucapnya.
Isu penataan PKL di Polder Air Hitam bukan hal baru. Pada awal 2000-an, pemerintah pernah melakukan penertiban terhadap PKL di kawasan yang sama. Namun, hingga kini pedagang kembali bermunculan seiring meningkatnya aktivitas warga di ruang publik tersebut. Situasi tersebut, kata Rusdi, menunjukkan bahwa kebijakan pengelolaan ruang publik dan UMKM perlu ditata lebih terukur.
“Pemerintah, baik eksekutif maupun legislatif, tugasnya adalah menata, mengatur, dan mengarahkan. UMKM tidak boleh diputus begitu saja,” katanya.
Menurut Rusdi, DPRD siap menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan pedagang melalui mekanisme rapat dengar pendapat (RDP). Rusdi menyebut RDP dapat menjadi momentum untuk menyamakan rencana jangka pendek dan jangka panjang pemerintah dalam pengelolaan kawasan polder.
“Arah kebijakannya perlu jelas agar tidak ada gesekan di lapangan. Pedagang perlu mengetahui rencana kota, dan pemerintah perlu memastikan keberlanjutan ekonomi warga,” pungkasnya.
Dialog kemudian ditutup dengan kesimpulan bahwa penataan diperlukan, namun harus melalui mekanisme yang melibatkan pedagang dan mempertimbangkan fungsi ruang publik. Baik PKL maupun PMII sepakat bahwa kebijakan kota tidak dapat dilakukan secara sepihak. Sementara itu, DPRD menegaskan komitmen untuk mengawal aspirasi PKL melalui jalur formal. (RED/SKY)
