Rusdi Doviyanto Tangkap Aspirasi PKL Terkait Penataan Polder Air Hitam

Selain itu, Hamsar sebagai salah satu PKL yang hadir dalam kegiatan diskusi tersebut juga menyampaikan hal senada. Pemuda yang akrab disapa Igo ini memaparkan bahwa, pedagang memahami kebutuhan pemerintah dalam menjaga keteraturan tata kota. Namun, PKL berharap proses penertiban dilakukan dengan memberikan kepastian agar tidak berdampak pada keberlangsungan usaha.

“Kami hanya ingin tahu arahnya seperti apa dan apakah ada alternatif bagi kami para PKL jika kawasan ini ditata. Kami masih ingat ketika tahun 2021 hingga 2022, orang tua kami juga mendapatkan hal serupa dengan bahasa halus ditertibkan tapi tanpa solusi yang jelas dari Pemkot. Kami juga masih ingat apa yang sudah dijanjikan oleh Pemkot Samarinda dibawah kepemimpinan Pak Andi Harun yang katanya akan memberikan solusi bagi kami, tapi sampai hari ini tidak juga kami dapatkan janji-janji itu, padahal kami sejalan dengan visi beliau dengan program menciptakan 1000 UMKM di Kota Samarinda. Ini harusnya menjadi atensi bagi Pemkot bahwa kami tidak tendensi hanya butuh solusi yang bijak,” paparnya.

Menanggapi hal tersebut, Anggota DPRD Kota Samarinda dari Fraksi PKB Rusdi Doviyanto menilai bahwa keberadaan PKL muncul sebagai konsekuensi dari aktivitas warga di kawasan polder. Oleh sebab itu, pendekatan yang dilakukan pemerintah perlu mempertimbangkan fungsi sosial ruang publik.

“Teman-teman PKL ini bukan muncul tanpa sebab saja yah. Saya pikir dengan adanya berbagai macam aktivitas yang ada di Polder ini, terutama kegiatan olahraga yang akhir-akhir ini begitu masif secara otomatis PKL hadir dengan sendirinya. Oleh karena itu, Pemerintah tidak cukup hanya melarang saja, ini perlu ada solusi yang proporsional,” ujar Rusdi.