Permintaan Maaf Gubernur Rudi Mas’ud Usai Polemik Renovasi Rumah Jabatan, Janji Perbaiki Transparansi Anggaran
Gubernur Kalimantan Timur, Rudi Mas’ud
Kabarhaluan.com, KALTIM – Gubernur Kalimantan Timur, Rudi Mas’ud, akhirnya menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat setelah polemik terkait renovasi rumah jabatan menjadi sorotan luas dalam beberapa hari terakhir. Isu ini memicu perhatian publik karena menyangkut penggunaan fasilitas dan anggaran pemerintah daerah.
Pernyataan tersebut disampaikan melalui sebuah video yang diunggah pada Minggu malam (25/04) sekitar pukul 22.00 Wita. Video itu dipublikasikan melalui akun Instagram resmi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur serta akun pribadi gubernur.
Dalam keterangannya, gubernur mengaku mengikuti berbagai kritik, masukan, hingga kegelisahan yang berkembang di tengah masyarakat. Ia menilai respons publik yang cukup keras merupakan hal yang wajar dalam sistem demokrasi, terutama ketika menyangkut kebijakan publik.
Menurutnya, kritik yang muncul justru mencerminkan kepedulian masyarakat terhadap daerah. Ia menyebut reaksi tersebut sebagai bentuk perhatian warga terhadap arah kebijakan pemerintah daerah.
Ia juga mengungkapkan telah melakukan refleksi dalam beberapa hari terakhir. Dari proses tersebut, ia menyadari bahwa terdapat hal-hal yang perlu diperbaiki, baik dalam sikap maupun dalam cara berkomunikasi kepada publik.
Dalam pernyataannya, ia menyampaikan permohonan maaf secara terbuka. Ia mengakui adanya kegaduhan yang timbul akibat polemik tersebut dan berharap dapat memperbaiki kepercayaan masyarakat.
Sorotan publik sebelumnya menguat setelah beredar informasi mengenai rencana renovasi rumah jabatan dengan nilai mencapai sekitar Rp25 miliar. Beberapa item seperti kursi pijat dan akuarium air laut menjadi perhatian karena dinilai tidak mendesak.
Gubernur menjelaskan bahwa perencanaan renovasi tersebut sebenarnya telah disusun sebelum dirinya menjabat. Meski demikian, ia menegaskan tetap memikul tanggung jawab sebagai kepala daerah yang saat ini menjabat.
Sebagai langkah awal, ia menyatakan tidak akan mencari pembenaran dan siap bertanggung jawab penuh. Ia juga memutuskan untuk menanggung secara pribadi biaya item renovasi yang dianggap berada di luar fungsi kedinasan.
Selain itu, pemerintah provinsi akan melakukan evaluasi dan audit ulang terhadap seluruh paket renovasi secara terbuka. Langkah ini disebut sebagai upaya transparansi agar masyarakat dapat mengetahui serta ikut mengawasi penggunaan anggaran.
Ke depan, gubernur berjanji akan menyesuaikan penggunaan anggaran agar lebih sederhana dan berpihak pada kebutuhan masyarakat. Ia juga memastikan tidak ada lagi keterlibatan keluarga dalam posisi struktural di lingkungan pemerintah provinsi, sembari membuka ruang transparansi yang lebih luas bagi publik untuk mengawasi kebijakan yang diambil.
