Ketua PMII Rayon FISIP Unmul Kritik Keras RUU TNI: “Bertentangan dengan Amanat Reformasi”

“Kami mendesak DPR untuk mendengar suara publik dan mempertimbangkan aspek konstitusional dalam revisi ini. Jangan sampai kepentingan politik sesaat mengorbankan prinsip demokrasi dan supremasi sipil yang sudah kita bangun selama ini,” pungkasnya.

PMII Rayon FISIP Unmul menegaskan akan terus mengawal isu ini dan siap melakukan aksi intelektual untuk memastikan netralitas TNI tetap terjaga dalam sistem pemerintahan Indonesia.

“Kami mengajak seluruh mahasiswa, akademisi, dan masyarakat untuk bersama-sama mengawal pembahasan RUU TNI ini. Jangan sampai kita kembali ke masa lalu di mana militer memiliki pengaruh besar dalam pemerintahan sipil,” tutupnya.