Kapolda Kaltim Tekankan Tertib dan Damai, Peserta Aksi Diminta Sampaikan Aspirasi Secara Konstruktif

Pengamanan tersebut, menurut Kapolda, dilakukan dengan pendekatan yang lebih humanis, sejalan dengan paradigma baru kepolisian dalam mengawal penyampaian aspirasi masyarakat di ruang publik.

“Paradigma pengamanan unjuk rasa bukan seperti yang lalu-lalu. Masyarakat jangan melihat kami sebagai musuh, karena kami justru melayani unjuk rasa itu. Unjuk rasa adalah hak demokrasi dan kami wajib menjaganya,” ujarnya saat ditemui di lobi Mako Polda Kaltim, Kamis (16/4/2026).

Ia menegaskan bahwa kepolisian memiliki tanggung jawab untuk memastikan kegiatan penyampaian pendapat di muka umum dapat berjalan aman tanpa mengabaikan hak-hak konstitusional warga negara.

“Kami berkomitmen memberikan pelayanan terbaik dalam pengamanan aksi, dengan tetap menghormati hak masyarakat untuk menyampaikan aspirasi,” tegasnya.

Selain itu, aparat kepolisian juga telah melakukan berbagai persiapan teknis guna mengantisipasi potensi kerawanan yang mungkin terjadi selama aksi berlangsung.

“Tolong laksanakan dengan tertib, damai, jangan provokatif. Sampaikan hal-hal yang konstruktif,” katanya.

Kapolda menilai aksi unjuk rasa yang melibatkan massa dalam jumlah besar memiliki potensi kerentanan, terutama jika dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk kepentingan di luar tujuan aksi.

“Aksi yang melibatkan banyak massa sangat rentan dimanfaatkan pihak tertentu untuk tujuan destruktif,” lanjutnya.

Oleh karena itu, ia mengimbau seluruh peserta aksi dari Aliansi Perjuangan Masyarakat untuk menjaga kondusivitas serta tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang dapat memicu gangguan keamanan.

Dengan pendekatan humanis tersebut, diharapkan pelaksanaan aksi unjuk rasa pada 21 April mendatang dapat berjalan lancar, aman, serta tetap menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi.