DPC CMI Kutim Desak Dinkes Kaltim, Prioritaskan Alkes dan Sapras.

Menanggapi berbagai masukan tersebut, Drs. Andi Muhammad Ishak, Apt., M.Si. selaku Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur mengapresiasi inisiatif dan keterlibatan pemuda dalam mengawal persoalan kesehatan masyarakat. Ia menegaskan bahwa penyelesaian persoalan kesehatan membutuhkan kolaborasi berbagai pihak dan tidak dapat hanya dibebankan kepada pemerintah.
“Saya sangat mengapresiasi adik-adik pemuda yang hari ini punya niat baik untuk memperjuangkan masyarakat. Mari kita sama-sama saling bantu, karena pemerintah tentu tidak hanya bisa bekerja sendiri. Mesti ada tangan dan kaki yang turut membantu, dan keterlibatan adik-adik sekalian juga menjadi salah satunya.” ungkapnya.
Dalam pemaparan Dinas Kesehatan, persoalan pemenuhan tenaga kesehatan dijelaskan memiliki mekanisme dan standar regulasi tersendiri. Program beasiswa dan pengembangan sumber daya manusia kesehatan telah berjalan, sementara perekrutan tenaga medis harus menyesuaikan ketentuan yang berlaku di tingkat pusat. Terkait pemerataan tenaga kesehatan di daerah terpencil, Dinkes Kaltim menyampaikan adanya dukungan insentif bagi tenaga kesehatan yang bertugas di wilayah tersebut. Tenaga kontrak yang bertugas selama satu tahun di daerah terpencil, misalnya, memperoleh insentif dari provinsi sekitar Rp22 juta, di samping dukungan insentif dari pemerintah kabupaten sekitar Rp20 juta. Namun, pegawai pemerintah kabupaten tidak diperkenankan menerima insentif ganda dari provinsi.
Terkait program pemenuhan gizi dan penurunan stunting, Bidang Kesehatan Masyarakat menjelaskan bahwa intervensi penanganan stunting tidak hanya bergantung pada pemberian susu dan buah. Dari 11 program intervensi spesifik stunting, porsi Dinas Kesehatan disebut sekitar 30 persen, sedangkan 70 persen lainnya membutuhkan kolaborasi lintas sektor. Dinkes juga menjelaskan bahwa Pemberian Makanan Tambahan (PMT) tetap berjalan melalui pemanfaatan pangan lokal, seperti telur dan sumber protein lainnya, dengan dukungan anggaran DAK maupun BOK Puskesmas. Anak-anak yang mengalami masalah gizi dan stunting tetap mendapatkan pemantauan serta perhatian khusus dari puskesmas setempat. Dalam pemaparan bidang tersebut, capaian penurunan stunting di Kutai Timur dilaporkan mencapai 16,78 persen, sementara angka 19,8 persen menjadi target yang disampaikan dalam pembahasan.
