DPC CMI Kutim Desak Dinkes Kaltim, Prioritaskan Alkes dan Sapras.

“Efisiensi anggaran memang menjadi bagian dari kebijakan pemerintah, tetapi jangan sampai anak-anak justru menjadi pihak yang kehilangan hak atas pemenuhan gizinya. Kita sedang berbicara tentang masa pertumbuhan dan masa depan generasi Kutai Timur. Kami tidak mengatakan bahwa pemberian susu dan buah merupakan satu-satunya cara memenuhi kebutuhan gizi, tetapi penghentian program harus diikuti dengan alternatif intervensi yang jelas, terukur, dan benar-benar menjangkau anak-anak yang membutuhkan. Kami berharap Dinkes Kaltim dapat mendorong dukungan lintas pemerintahan agar pemenuhan nutrisi anak tidak terhenti hanya karena keterbatasan anggaran kabupaten,” tegas Meisya.
CMI Kutim juga menyampaikan kekhawatiran terhadap lonjakan kasus ISPA akibat karhutla dan meminta agar dukungan logistik kesehatan, termasuk tabung oksigen, konsentrator oksigen, serta alat pelindung pernapasan, dapat dipastikan menjangkau fasilitas kesehatan di wilayah pedalaman Kutai Timur. CMI menilai luasnya wilayah dan tantangan geografis Kutai Timur perlu menjadi pertimbangan dalam distribusi fasilitas penanganan gangguan pernapasan, sehingga pelayanan tidak hanya terkonsentrasi di kawasan perkotaan atau Sangatta.
Wakil Ketua Umum CMI Kutim, Raihan Amali Ramadhan, menegaskan bahwa kehadiran CMI dalam audiensi tersebut bukan sekadar memenuhi agenda pertemuan formal, melainkan membawa aspirasi masyarakat yang membutuhkan perhatian serius dari pemerintah.
“Kami membawa tuntutan ini bukan hanya sebagai pertemuan simbolis, tetapi juga membawa harapan sejumlah masyarakat Kutai Timur, khususnya di bidang kesehatan. Harapan kami, pemerintah membuka telinga selebar-lebarnya untuk mendengar penderitaan masyarakatnya. Jikalau Bapak dan Ibu sekalian memiliki tagline ‘siap melayani masyarakat hingga sehat’, maka kami teman-teman CMI siap memastikan masyarakatnya sehat, tidak hanya raganya, tetapi juga kesejahteraannya.” ujar Raihan.
