Hasto Kristiyanto Dorong Reformasi Politik dan Hukum Nasional demi Demokrasi Sehat

Kabarhaluan.com, Samarinda – Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, menegaskan pentingnya reformasi sistem politik nasional yang berjalan seiring dengan reformasi sistem hukum nasional sebagai fondasi utama demokrasi yang sehat. Hal tersebut disampaikannya dalam Konferensi Pers usai melakukan rapat internal jajaran DPD di PDI Perjuangan Kalimantan Timur di Samarinda, Senin (2/2/2026).

Menurut Hasto, demokrasi tidak akan berjalan dengan baik tanpa sistem hukum yang terpadu dan berkeadilan. Ia menekankan bahwa dalam membangun sistem politik nasional, seluruh lembaga negara harus menjalankan fungsinya secara independen tanpa intervensi satu sama lain.

“Pilar dari kehidupan demokrasi yang sehat adalah hukum yang terpadu. Pemerintahan harus berjalan dengan baik, dan tidak boleh ada intervensi antara satu lembaga negara dengan lembaga negara lainnya,” ujar Hasto.

Hasto menyinggung sejumlah evaluasi strategis terhadap kondisi demokrasi Indonesia pasca Pemilu 2024, khususnya terkait putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90 yang dinilainya bermasalah secara moral dan etika serta tidak melalui proses yang semestinya.

“Kita belajar dari keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90 yang cacat moral, cacat etika, dan tidak mengikuti proses yang seharusnya. Ini jelas membahayakan demokrasi kita,” tegasnya.

Selain itu, Hasto juga menyoroti pentingnya peran masyarakat sipil dalam demokrasi. Menurutnya, kebebasan berserikat, berkumpul, dan menyampaikan kritik merupakan bagian tak terpisahkan dari sistem demokrasi yang sehat.