DPD PJI Kalimantan Timur Resmi Dikukuhkan, Jerison Togelang Nahkodai Kepengurusan Periode Baru
Pengukuhan dan pelantikan dipimpin langsung Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Jurnalis Indonesia (DPP PJI), Hartanto Boechori.
“Tadi kita sudah dengarkan pembacaan Kode Etik Jurnalistik. Kode etik itu bukan hanya sekadar untuk dibaca, bukan hanya sekadar untuk didengarkan, tetapi untuk dijalankan,” ujar Hartanto.
Hartanto juga menekankan pentingnya proses verifikasi dan konfirmasi dalam setiap produk jurnalistik. Ia mengingatkan agar jurnalis tidak menyamakan kerja jurnalistik dengan penyebaran informasi di media sosial.
Menurutnya, wartawan memiliki tanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan terhadap informasi sebelum menyebarkannya kepada publik.
“Pers wajib untuk cek and recheck,” tegasnya.
Selain profesionalisme, Hartanto menegaskan pentingnya independensi pers. Ia mengatakan pers harus tetap berada pada posisi yang independen sehingga masyarakat memperoleh informasi secara objektif.
“Pers itu harus independen. Kalau pers dicampuri oleh pemerintah, yang merugi adalah masyarakat sendiri,” katanya.
Hartanto juga berharap para pemangku kepentingan memahami mekanisme penyelesaian persoalan yang berkaitan dengan karya jurnalistik. Menurutnya, ketika terjadi persoalan terhadap pemberitaan, koordinasi dengan Dewan Pers maupun organisasi wartawan dapat dilakukan sesuai mekanisme yang berlaku.
Ia menilai hal tersebut merupakan bagian penting dalam menjaga hubungan antara insan pers, pemerintah, penegak hukum, dan masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut, Hartanto juga menegaskan bahwa PJI akan terus berupaya membina para anggotanya agar mampu menjalankan profesi secara profesional dan bertanggung jawab.
“PJI memang berupaya, mungkin bukan terbaik, tapi PJI berupaya untuk menjadi yang terbaik dan PJI akan berupaya untuk membina anggotanya,” ungkapnya.
