BEM FISIP UNMUL: Diundang Rakyat, DPRD Kaltim Menghilang
Bagi BEM FISIP UNMUL, forum seperti AXIS bukan sekadar agenda seremonial. Ia adalah jembatan antara suara mahasiswa dan kebijakan publik. Di ruang seperti inilah kritik bisa disampaikan secara rasional, berbasis data, tanpa harus selalu berujung pada aksi jalanan.
Namun realitasnya, ruang dialog yang disiapkan secara akademik justru diabaikan. Sementara di sisi lain, tidak jarang kita melihat pejabat publik aktif mendekati mahasiswa ketika momentum politik mulai mendekat.
“Jangan jadikan mahasiswa hanya relevan saat musim politik. Ketika butuh panggung, mereka datang. Tapi ketika rakyat butuh jawaban, mereka menghilang,” tegas Raihan.
Menurutnya, sikap ini menunjukkan adanya pergeseran makna representasi. Dewan yang seharusnya menjadi jembatan aspirasi rakyat justru terkesan selektif dalam mendengar, hadir ketika menguntungkan, absen ketika dituntut bertanggung jawab.
“Kalau ruang diskusi diabaikan, jangan salahkan mahasiswa ketika memilih jalanan sebagai medium kritik. Karena yang ditutup bukan hanya forum, tapi juga ruang kepercayaan itu sendiri,” lanjutnya.
BEM FISIP UNMUL menilai bahwa absennya DPRD dalam forum ini bukan persoalan teknis semata, melainkan cerminan dari krisis komitmen dalam menjalankan fungsi representasi.
“Dewan itu bukan sekadar jabatan, tapi mandat. Dan ketika mandat itu tidak dijalankan, maka publik berhak mempertanyakan: mereka ini wakil rakyat, atau sekadar penikmat kekuasaan?” ujar Raihan.
Di akhir, BEM FISIP UNMUL menegaskan bahwa ke depan, pemerintah harus lebih serius membuka diri terhadap ruang-ruang dialog yang konstruktif. Karena demokrasi tidak hanya hidup di ruang sidang, tetapi juga di ruang diskusi yang jujur dan setara.
