Bankeu Tak Mengalir ke Dapil, KORDA CMI Kaltim: DPRD Kaltim Diminta Jangan Lupa Mandat Konstituen.
Menurutnya, anggota DPRD Kaltim tidak boleh memandang dapil hanya sebagai wilayah administratif ketika pemilu berlangsung, tetapi kemudian melupakannya setelah memperoleh kursi di parlemen.
“Jangan ketika membutuhkan suara masyarakat, dapil begitu penting. Tetapi setelah duduk di DPRD, masyarakat dapil justru dilupakan. Mandat politik itu tidak berhenti pada hari pencoblosan. Ada tanggung jawab yang harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat,” tegasnya.
Ia menilai persoalan Bankeu harus menjadi momentum bagi DPRD Kaltim untuk membuka kepada publik bagaimana proses aspirasi masyarakat diterjemahkan menjadi kebijakan anggaran.
Apalagi Bankeu memiliki posisi penting dalam mendukung pembangunan pemerintah kabupaten/kota. Karena itu, masyarakat berhak mengetahui sejauh mana aspirasi dari masing-masing dapil diperjuangkan oleh wakilnya di DPRD Kaltim.
“Kalau ada usulan pembangunan dari masyarakat Samarinda, maka anggota DPRD dari Dapil Samarinda harus memperjuangkannya. Begitu juga dengan anggota dari Dapil Kutai Kartanegara, Bontang, Kutai Timur, Berau, Paser, Balikpapan dan daerah lainnya. Jangan sampai masyarakat sudah memberikan mandat, tetapi ketika berbicara anggaran justru tidak terlihat keberpihakannya,” katanya.
Dicky Gs Korda (CMI) Kaltim menilai sikap dan pernyataan Hasanuddin Mas’ud (Ketua DPRD Kaltim) menunjukkan adanya persoalan dalam memahami hubungan antara anggota DPRD dengan daerah pemilihannya.
Sebelumnya, Hasanuddin Mas’ud menanggapi pernyataan Wali Kota Samarinda Andi Harun mengenai anggota DPRD Kaltim dari dapil Samarinda, tetapi Bankeu yang diharapkan untuk Samarinda justru dialokasikan ke daerah lain.
