Anggaran Media Lokal Kaltim Terancam Usai Insiden Ajudan Gubernur Hadang Wartawan
“Mayoritas media di Kaltim masih sangat bergantung pada kemitraan dengan pemerintah, dan jika itu dihentikan, dampaknya bukan hanya pada operasional, tapi juga pada keberlangsungan lapangan kerja di sektor ini,” ujar Herdiansyah, Jumat (25/7/2025).
Ia juga menekankan bahwa pemangkasan anggaran media bisa memperparah persoalan ketenagakerjaan, terutama di kalangan generasi muda, yang belakangan banyak terserap ke industri media digital dan teknologi informasi.
“Jangan dilihat hanya dari sisi relasi politik, ada banyak anak muda yang bekerja di balik layar redaksi, dari konten kreator, editor, videografer, hingga teknisi. Mereka ini yang akan paling terdampak jika dukungan Pemerintah dihentikan,” sambungnya.
Insiden aspri Gubernur yang semula dipandang sebagai masalah etik internal, kini berkembang menjadi krisis kepercayaan dan potensi konflik struktural antara pemerintah dan komunitas pers.
Kejadian ini juga, membuka kembali perdebatan tentang pentingnya menjaga marwah profesi jurnalistik serta jaminan atas kebebasan pers di daerah.
Banyak kalangan mendorong agar Pemprov Kaltim, segera mengambil langkah dialogis dan terbuka dengan komunitas media guna mencari jalan tengah yang adil dan berkelanjutan.
“Media bukan sekadar pembawa pesan, tapi juga bagian dari sistem demokrasi yang sehat, dan ketika akses informasi ditekan, maka ruang publik ikut menyempit,” pungkas Herdiansyah.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi, dari pihak Pemprov Kaltim terkait kejelasan nasib anggaran media.
