PIHAK PELAKSANA PELABUHAN KEC. KILO MENGABAIKAN SDM LOKAL DAN MASYARAKAT LOKAL
Kabarhaluan.com,DOMPU – Pembangunan dan aktivitas di kawasan Pelabuhan Kecamatan Kilo, Kabupaten Dompu, kembali mendapat sorotan dari masyarakat dan kelompok pemuda yang memperjuangkan kepentingan warga lingkar pelabuhan.
Sorotan utama diarahkan pada persoalan prioritas tenaga kerja lokal, peluang usaha masyarakat, keterlibatan UMKM, serta perhatian terhadap kondisi lingkungan di sekitar kawasan Pelabuhan Kilo.
Koordinator Lapangan (Korlap) aksi, Irfan Kilat, S. Sos, menegaskan bahwa keberadaan pelabuhan seharusnya memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Kecamatan Kilo, bukan justru membuat masyarakat lokal menjadi penonton di daerahnya sendiri.
“Kami tidak menolak pembangunan. Kami mendukung pembangunan Pelabuhan Kilo, tetapi pembangunan harus menghadirkan keadilan dan manfaat bagi masyarakat lokal. Jangan sampai pelabuhan berdiri di tanah kami, tetapi masyarakat Kilo justru tidak mendapatkan ruang yang layak untuk bekerja dan berusaha,” tegas Irfan Kilat, S. Sos.
Menurut Irfan kilat, pemerintah dan pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan maupun aktivitas pelabuhan harus membuka ruang yang lebih besar bagi pekerja lokal, pelaku UMKM, jasa masyarakat setempat, serta usaha kecil di lingkar kawasan pelabuhan. Ia mempertanyakan apabila kesempatan kerja dan aktivitas ekonomi yang muncul dari keberadaan pelabuhan justru lebih banyak dinikmati oleh pihak dari luar daerah.
“Masyarakat lokal memiliki hak untuk mendapatkan kesempatan yang adil. Anak-anak muda Kilo harus diberi ruang untuk bekerja. Pelaku UMKM harus diberi kesempatan untuk berkembang. Jangan sampai masyarakat hanya melihat aktivitas ekonomi berjalan, sementara mereka sendiri tidak ikut menikmati manfaatnya,” lanjutnya.
Bukan Sekadar Pembangunan Fisik
Irfan kilat juga menekankan bahwa keberhasilan pembangunan pelabuhan tidak boleh hanya diukur dari pembangunan infrastruktur fisiknya.
Menurutnya, pemerintah dan pengelola harus memperhatikan aspek sosial dan lingkungan secara serius, termasuk memastikan seluruh aktivitas pembangunan maupun operasional berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan dokumen lingkungan yang berlaku.
“Pembangunan tidak boleh mengorbankan lingkungan dan masyarakat. Kajian serta kewajiban lingkungan harus benar-benar diperhatikan, bukan hanya menjadi dokumen administratif. Kami ingin memastikan lingkungan di sekitar Pelabuhan Kilo tetap terjaga dan masyarakat tidak menjadi pihak yang menanggung dampak buruknya,” ujar Irfan.
Selain itu, pihaknya mendorong adanya transparansi dan komunikasi terbuka antara pemerintah, pengelola/pihak terkait dengan masyarakat Kecamatan Kilo agar tidak terjadi kesenjangan informasi maupun konflik kepentingan.
“Kami Mendukung Pembangunan, Tetapi Harus Ada Keadilan”
Irfan menegaskan bahwa perjuangan masyarakat bukan untuk menghambat pembangunan Pelabuhan Kilo.
Sebaliknya, masyarakat ingin memastikan pembangunan tersebut berjalan secara adil, transparan, berkelanjutan, dan memberikan manfaat langsung bagi warga sekitar.
“Sekali lagi, kami tidak anti-pembangunan. Kami justru ingin pembangunan Pelabuhan Kilo menjadi pintu masuk kesejahteraan masyarakat Kilo. Tetapi kalau masyarakat lokal tidak mendapatkan prioritas, UMKM tidak diberi ruang, dan persoalan lingkungan diabaikan, maka kami akan terus menyuarakan aspirasi ini secara terbuka dan konstitusional,” tegas Irfan Kilat, S. Sos.
Ia berharap pemerintah daerah dan seluruh pihak terkait segera merespons aspirasi masyarakat dengan langkah konkret, bukan sekadar pernyataan.
“Pelabuhan Kilo adalah bagian dari masa depan masyarakat Kilo. Karena itu, masyarakat lokal harus menjadi bagian dari masa depan tersebut, bukan hanya menjadi penonton,” pungkasnya.
