Bankeu Tak Mengalir ke Dapil, KORDA CMI Kaltim: DPRD Kaltim Diminta Jangan Lupa Mandat Konstituen.
Kabarhaluan.com,- Persoalan Bantuan Keuangan (Bankeu) Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur kembali memunculkan kritik terhadap kinerja anggota DPRD Kaltim, khususnya dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat di daerah pemilihan (dapil) masing-masing.
Sorotan tersebut muncul setelah adanya perdebatan mengenai alokasi Bankeu yang dinilai belum sepenuhnya mencerminkan kebutuhan masyarakat di masing-masing daerah pemilihan. Sejumlah pihak mempertanyakan bagaimana anggota DPRD Kaltim menjalankan fungsi representasi ketika aspirasi pembangunan dari daerah yang menjadi basis konstituennya tidak mendapatkan dukungan anggaran yang memadai.
Dalam sistem demokrasi perwakilan, anggota DPRD memang memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk memperjuangkan kepentingan seluruh masyarakat Kalimantan Timur. Namun, pada saat yang sama, anggota DPRD memperoleh mandat politik melalui suara masyarakat di daerah pemilihannya.
Karena itu, memperjuangkan kepentingan seluruh Kaltim tidak seharusnya dimaknai sebagai alasan untuk mengabaikan kebutuhan masyarakat di dapil masing-masing.
Dicky G Saputra Bendahara Umum Korda Cermin Muda Indonesia Kaltim,menilai persoalan tersebut harus dilihat sebagai bagian dari tanggung jawab moral dan politik anggota DPRD terhadap konstituennya.
“Tidak ada yang mengatakan anggota DPRD hanya boleh memperjuangkan dapilnya. Tetapi jangan juga menggunakan alasan mewakili seluruh Kaltim untuk kemudian melupakan masyarakat yang memberikan mandat politik kepadanya. Dapil adalah tempat seorang anggota DPRD mendapatkan kepercayaan dan suara,” ujarnya.
