Gelombang Aksi 21 April, Warga Kaltim Desak Evaluasi Kebijakan Pemerintah Provinsi
Kabarhaluan.com, Samarinda – Ribuan masyarakat Kalimantan Timur direncanakan akan menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran pada 21 April 2026. Aksi tersebut akan dipusatkan di Kantor Gubernur Kalimantan Timur sebagai bentuk protes terhadap sejumlah kebijakan pemerintah provinsi yang dinilai tidak berpihak kepada kepentingan masyarakat luas.
Rencana aksi ini disebut sebagai akumulasi kekecewaan warga terhadap berbagai keputusan yang dianggap merugikan rakyat. Beragam elemen masyarakat, mulai dari mahasiswa, buruh, hingga kelompok masyarakat sipil, dikabarkan akan turut ambil bagian dalam aksi tersebut.
“Kami sudah cukup lama menahan kekecewaan. Aksi ini adalah bentuk suara rakyat yang ingin didengar secara langsung oleh pemerintah,” ujar salah satu perwakilan massa aksi.
Massa aksi berencana menyampaikan sejumlah tuntutan secara langsung kepada pemerintah daerah. Mereka berharap adanya evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan yang telah diterapkan serta langkah konkret yang lebih berpihak pada kesejahteraan masyarakat Kalimantan Timur.
“Kami tidak hanya datang untuk menyampaikan protes, tetapi juga membawa solusi dan harapan agar pemerintah lebih terbuka terhadap aspirasi masyarakat,” tambahnya.
Selain itu, aksi ini juga diproyeksikan berlangsung secara damai dengan pengawalan ketat dari aparat keamanan. Koordinator lapangan menyatakan bahwa pihaknya telah mengimbau seluruh peserta aksi untuk menjaga ketertiban selama kegiatan berlangsung.
“Kami menekankan kepada seluruh peserta agar tetap tertib dan tidak terprovokasi. Ini adalah aksi damai yang bertujuan menyampaikan aspirasi,” kata koordinator lapangan.
Sejumlah isu yang diangkat dalam aksi ini meliputi kebijakan ekonomi daerah, pengelolaan sumber daya alam, serta program-program sosial yang dinilai belum menyentuh kebutuhan masyarakat secara menyeluruh.
“Banyak kebijakan yang kami nilai belum tepat sasaran. Kami ingin ada perbaikan nyata, bukan sekadar janji,” ungkap perwakilan massa lainnya.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sendiri hingga saat ini belum memberikan pernyataan resmi terkait rencana aksi tersebut. Namun, sejumlah pihak berharap aksi ini dapat menjadi momentum dialog antara pemerintah dan masyarakat.
“Kami berharap pemerintah mau membuka ruang dialog setelah aksi ini. Tujuan kami jelas, yaitu memperjuangkan kepentingan masyarakat luas,” tutupnya.
