Anggaran Media Lokal Kaltim Terancam Usai Insiden Ajudan Gubernur Hadang Wartawan
SAMARINDA, kabarhaluan.com — Dunia pers Kalimantan Timur tengah menghadapi ketidakpastian menyusul mencuatnya isu penghentian anggaran kerja sama media oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim.
Kebijakan tersebut diduga menjadi imbas dari insiden viral yang melibatkan ajudan pribadi (aspri) Gubernur Kaltim berinisial S, yang disebut-sebut telah menghalangi kerja jurnalistik beberapa waktu lalu.
Peristiwa yang menuai sorotan luas tersebut, kini memantik kekhawatiran mendalam di kalangan jurnalis dan pengelola media lokal.
Pasalnya, hubungan simbiosis antara Pemerintah dan Media selama ini berperan penting dalam mendukung arus informasi, pembangunan daerah, hingga promosi strategis seperti proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
Kondisi ini dinilai semakin ironis mengingat pernyataan Gubernur Kaltim terpilih, Rudy Mas’ud, yang sebelumnya menegaskan bahwa media merupakan pilar demokrasi dan mitra penting pemerintah dalam menyampaikan kebijakan kepada publik.
Namun realitas di lapangan kini berbanding terbalik, dan sinyal penghentian anggaran justru berpotensi memperlemah daya hidup media lokal, yang selama ini bertumpu pada pendapatan kerja sama dengan Pemerintah.
Terlebih, banyak media berbasis lokal yang masih dalam tahap pengembangan dan belum memiliki kekuatan finansial yang stabil.
Herdiansyah, Koordinator Jurnalis Milenial Samarinda, menyatakan keprihatinannya.
Menurutnya, kebijakan sepihak ini bisa berdampak serius, bukan hanya pada eksistensi media, tapi juga terhadap ekosistem kerja yang telah mereka bangun.
